lbhaceh.org

Terkait Dengan Insiden Penembakan dan Amuk Massa di Seuneuam, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya

Meulaboh - KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh meyakini insiden tertembaknya Muhid Dani (19 Tahun) pada hari Sabtu, 24 April 2010 lalu merupakan tindak pidana penganiayaan berat (351 KUHAP ayat 2) oleh oknum Brimob Pengamanan (PAM) PT. SPS. Hal ini mengacu pada hasil investigasi KontraS dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada 27 dan 28 April 2010, dengan mewawancarai beberapa saksi mata. Selain melanggar ketetentuan dalam hukum pidana, perbuatan oknum Brimob ini juga tergolong dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu, hak bagi semua orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan lain yang kejam tidak manusiawi. Perbuatan ini jelas melanggar Konvensi Internasional menentang segala bentuk penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Undang-undang No.5 Tahun 1998.

MARAH ITU POLITIK

Tapaktuan - Sengketa lahan rakyat di kabupaten Abdya sampai saat ini belum ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemkab Abdya. Padahal dari temuan pansus bentukan DPRK Abdya menemukan berbagai permasalahan dilapangan seperti penelantaran lahan HGU oleh PT, tumpang tindih kepemilikan lahan dan penguasaan lahan lebih dari 2 (dua) hektar. Temuan tim pansus ini sudah disampaikan ke pemerintah Abdya namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang konkrit. Persoalan ini sebenarnya harus secepatnya diselesaikan oleh Pemkab Abdya mengingat hal ini bisa memicu konflik social dan hokum di masyarakat.

Jakarta - Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah merajalela di Indonesia sebaiknya dilakukan pemberdayaan. Hal tersebut terkait isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum yang akan dibahas di DPR.

"Kantor-kantor LBH yang dibentuk oleh masyarakat inilah yang harus diberdayakan oleh komisi bantuan hukum itu, bukan pemerintah membuat kantor-kantor baru," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen, usai diskusi bertema Tanggungjawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin, di Jakarta, Senin (26/4).

Meulaboh - Tugas Pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Tugas Pokok Kepolisian tersebut juga tidak terlepas dari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, akibat ulah oknum Brimob yang bertugas melakukan pengamanan terhadap PT. Surya Panen Subur (SPS) yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap warga Desa Aleu Raya, Kecamatan Darul Makmur mengakibatkan Muhib Dani (19 Tahun) terluka parah di bagian kaki akibat tembakan dan saat ini sedang menjalani perawatan di IGD RSUD Nagan Raya di Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala.