lbhaceh.org

Kota Banda Aceh adalah ibukota Nanggroe Aceh Darusalam yang didirikan pada masa kerajaaan Sultan Alaidin Johansyah, yangmerupakan kota Islam pertama pada bagian selatan benua Asia.

Dahulu kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 nama Kutaraja diganti menjadi Banda Aceh. Kota Banda Aceh mempunyai luas yaitu 31,36 km dan berbatasan dengan Selat Malaka pada sisi bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan KabupatenAceh Besar, bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia sertabagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kota yang telah berumur 796 tahun ini - berdasarkan Perda Aceh No.5/1988, tanggal 22 April 1205 yang ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut. Pada tanggal , kota ini dilanda gelombang pasang yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah pasti penduduk Banda Aceh pasca Tsunami, namun berdasarkan sensus penduduk tahun 2007 adalah 357.967 jiwa.

Pasca bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan perjanjian damai GAM - RI, Banda Aceh menjadi kota yang begitu terbuka dimana semua orang dapat masuk dan melakukan aktivitas di kota ini. Banda Aceh juga menjadi tempat berkumpulnya para pekerja asing yang bekerja dalam proses rehab-rekon di Aceh. Dengan banyaknya pekerja asing menyebabkan juga banyaknya modal yang menumpuk di kota ini. Hal inilah yang menyebabkan Banda Aceh sudah menjadi kota besar baru di Indonesia yang ditandai dengan kemacetan dan tingkat kriminilitas yang meningkat dari sebelumnya.

Sebelum Tsunami, kebanyakan penduduk kota Banda Aceh berprofesi sebagai pegawai, pedagang dan pelajar/mahasiswa, namun setelah tsunami wajah kota Banda Aceh berubah menjadi kota para expatriad yang tentu membawa pengaruh besar terhadap pola relasi di antara warga kota.

Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Disamping itu juga, Banda Aceh sebagai ibukota propinsi Aceh menyebabkan segala keputusan sosial, politik, demokrasi, hukum dan HAM Aceh diproduksi dikota ini. Kota ini hanya sebagai produsen kebijakan sosial, politik, demokrasi, hukum dan HAM Aceh saja tetapi tidak bisa menjadi barometer terhadap penegakannya. Pada masa darurat militer, Banda Aceh menjadi kota yang sedikit lebih terbuka dibanding kabupaten/kota lainnya di Aceh. Angka kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Banda Aceh juga relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.