lbhaceh.org

Pemberian Dana Rehab yang telah di putuskan oleh ketua Bapel BRR NAD – Nias Kutoro Mangku Subroto sebesar 2,5 juta yang akan di berikan kepada masyarakat korban wilayah pantai barat sangat mengecewakan selain juga telah menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat korban tsunami, karena wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri telah mendapatkan dana sebesar 15 juta, padahal di lihat dari kondisi rill wilayah pantai barat sendiri merupakan daerah terparah kerusakan akibat terkena Gempa dan Tsunami tiga tahun yang lalu tepatnya 26 Desember 2004.

Menyikapi pernyataan kuntoro tentang BRR tidak mungkin lagi merubah kebijakan nya tentang dana yang akan di beriakan sebesar 2,5 juta untuk para korban menjadi dana sebesar 25 juta, dengan alas an tidak di ketahuinya lagi rumah yang mengalami rusak berat dan ringan di sebabkan gempa dan tsunami sudah berlalu selama tiga tahun dan kebanyakan rumah korban sudah di rehab kembali sehingga menyulitkan BRR dalam mengidentifikasinya. Itu merupakan kesalahan dari BRR NAD – Nias sendiri karena lamban nya proses pendataan dan kurangnya tanggung jawab BRR dalam pelaksanaan rehab dan rekon selama ini, selain itu pernyataan kuntoro tersebut di anggap melukai persaan masyarakat korban tsunami. Jika memang BRR NAD – Nias memiliki I’tikat baik penyaluran dana sebesar 15 juta disalurkan secara serentak dengan wilayah banda aceh dan Aceh Besar yang telah di Salurkan dua tahun yang lalu, dan bukan di lakukan secara bertahap dengan kebijakan yang baru sehingga menciptkan konflik horizontal di tengah masyarakat, jika ini dilakukan jelas BRR ingin memecah belahkan masyarakat korban.

Selain itu kebijakan  yang di ambil oleh BRR NAD –Nias jelas tidak berdasar karena karena telah melanggar Pepress No 30 tahun 2005 dan juga melanggar UU No 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan hak ekosob ( Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), dan ini di anggap kejahatan pelanggaran HAM, Karena system yang di bangun dalam konteks permasalan ini termasuk kejahatan secara terpola dan sistematis.

Dalam Ini Kami Dari ALaMAT ( Alian Masyarakat Sipil Aceh Barat ) menyatakan Sikap Bersama :

• Mendukung masyarakat korban yang tergabung dalam GEPANA ( Gerakan Pejuang Nasib ) dalam menuntut haknya, atas tuntutan dana rehab sebesar Rp 15 Juta yang sampai saat ini terus di perjuangkan.
• Menolak dengan keras bantuan dana  rehab terhadap korban tsunami yang di Putuskan oleh kepala Bapel BRR sebesar 2,5 juta.
• Mendesak BRR Distrik Meulaboh untuk segara membubarkan diri jika tidak mempu menangani permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat  korban gempa dan tsunami di wilayah pantai Barat, karena keberadaab BRR Distrik Meulaboh di anggap hanya menghabiskan uang rakyat secara sia-sia.
• Mengajak Pemda Aceh Barat Untuk bersama – sama tetap komitmen dalam memperjuangkan hak – hak korban tsunami yang telah di degradasi (Dihilangkan/ dizhalimi ) Oleh BRR NAD – Nias selama ini.

 
 
Meulaboh, 27 Mei 2008

ALaMAT ( Aliansi Masyarakat Sipil Aceh Barat )

    * HAM Aceh Barat
    * GeRAK Aceh Barat
    * LBH Pos Meulaboh
    * FK- GEMAB
    * ASoH,
    * SOMBEP
    * YPS Meulaboh
    * Bina Desa
    * Flower Aceh Barat
    * PAPAN
    * P4L Meulaboh
    * YPK Meulaboh

Kolom Komentar

Berikan Komentar Cari

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."