lbhaceh.org

Wellington - Timpangnya jumlah advokat dengan jumlah orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum, menjadi masalah utama bantuan hukum di Indonesia. Kesimpulan itu mengemuka dalam laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Wakil Ketua YLBHI Bidang Internal, Tabrani Abby, menjelaskan laporan ini akan disampaikan secara resmi dalam Konferensi Bantuan Hukum Internasional di Wellington, Selandia Baru.

"Laporan ini akan dibacakan secara resmi di hadapan peserta dalam pembukaan sidang hari pertama (Rabu-1/5)," Tegas Abby, di sela-sela persiapan acara di Wellington, saat dihubungi.

Banda Aceh - Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian yang dimulai pada Agustus 2005.

Karenanya elemen sipil Aceh yang tergabung dalam Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh yang beranggotakan KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, ACSTF, LINA, Beujroh, Katahati Institute, Aceh Institute, GeRAK Aceh, AJMI, FAA, Radio Komunitas Suara Perempuan, People Crisis Center (PCC), SPKP HAM Aceh, KKP Aceh, Care Aceh menilai, Pemilu 2009 yang jujur, adil dan damai di Aceh akan menimbulkan gairah demokarsi tersendiri bagi masyarakat yang berdampak pada kemajuan tatanan politik di Indonesia guna semakin mempererat ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. “Gairah demokrasi baru tersebut adalah dengan ikutnya partai politik lokal di Aceh sebagai kontestan dalam Pemilu 2009,” ungkap Jurubicara Masyarakat Sipil Aceh, Asiah Uzia kepada jurnalis, Selasa (3/3).

LBH Banda Aceh pos Tapaktuan kemarin(26/03) mengadakan diskusi tentang pemilu dengan menghadirkan pemateri dari Panwaslu Aceh Selatan. Diskusi yang bertemakan Pelanggaran Pemilu dan mekanisme penyelesaiannya dihadiri oleh beberapa LSM local  di Aceh Selatan seperti Somasi, Yapala, LINA, YAMA dan beberapa orang wartawan dan juga masyarakat setempat.

Ketua Panwaslu, Yusrizal S.Ag sebagai pemateri memaparkan bahwa dalam tahapan kampanye yang berlangsung sekarang masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu tetapi untuk pembuktiannya sangat sulit karena selain harus ada pelapor dan saksi juga aturan hukum yang sangat ketat.