lbhaceh.org

SIAPA yang tidak menjadi miris mendengar tawaran sebuah rumah sakit terdepan di Kota Solo bahwa pasca pemilu legislatif 2009 akan terjadi sejumlah besar caleg yang gagal terpilih, dan menjadi orang yang stres. Apapun yang menyebabkan terjadi kegagalan itu dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai ekses dan akibat yang tidak diharapkan. Salah satu yang dicemaskan adalah terkait dengan kesiapan caleg menerima hasil akhir proses pemilihan.

 

Tawaran “Bangsal Mewah Untuk Caleg Stress” yang disiarkan melalui sebuah TV swasta itu agaknya perlu menjadi renungan kita. Bagi caleg yang sudah menguras tenaga dan keringat, bahkan memerah kocek yang tidak sedikit tentu ada harapan yang dipertaruhkan. Tingkah caleg demi perebutan kursi, dalam liputan Media Indonesia (22-3-09) ditempuh dengan berbagai cara. Ada caleg yang mendanai kegiatan kampanye dengan berkorban menggadaikan sertifikat tanah dan rumah, bahkan menjual harta mereka.

 

Komisi Pemilihan Umum akhirnya meregistrasi lembaga survei dan lembaga quick count atau penghitungan cepat hasil Pemilu. Lembaga yang sudah diregistrasi inilah yang berhak melakukan survei dan penghitungan cepat hasil pemungutan suara.
 
"Kalau lembaga survei tidak disertifikasi, akan tetapi cukup diregister," kata Ketua Komisi Pemilihan, Abdul Hafiz Anshary, di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat.

Pengaturan lembaga survey ini sudah sesuai dengan peraturan Komisi nomor 40 tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat. Lembaga survei yang sudah diregistraasi itu terdiri atas 16 lembaga survei dalam negeri dan dua luar negeri. Kemudian untuk lembaga penghitungan cepat, ada sepuluh lembaga dalam negeri dan dua luar negeri.

Setelah melalui proses persidangan yang lama akhirnya Selasa, 06 April 2009 di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, majelis hakim memutuskan bahwa Zul Habibi (24), Direktur Yayasan Association Student Health Organization (ASHO) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

 

Pada saat pembacaan putusan oleh Ketua Majelis yaitu Ahmad Yasin disebutkan bahwa putusan hakim ini didasarkan pertimbangan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah cukup membuktikan Zul Habibi bersalah melakukan pengggelapan dan hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa buku tersebut telah didonasikan oleh Project Hope kepada Yayasan ASHO.
 

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Patra M. Zen, Jumat (3/4), sepakat tantangan pokok bantuan hukum di masa depan adalah kualitas pelayanan, selain pembentukan UU Bantuan Hukum.

Karena itulah, kata Patra, ia mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah memasukkan program peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum tersebut dalam Naskah Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan untuk selanjutnya dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.