lbhaceh.org

LBH Pos Lhoksumawe meminta kepolisian Aceh Utara dan Lhokseumawe serius dalam penegakan hukum. Khususnya dugaan atau informasi yang berkembang selama ini dikalangan masyarakat tentang adanya oknum BRA Aceh Utara dan Lhokseumawe yang melakukan penyelewengan, yaitu pemotongan dan pungli dana korban konflik.

Hal ini penting dilakukan, disamping menyangkut soal kewibawaan hukum, hal ini juga menyangkut dengan keresahan yang timbul dikalangan korban konflik karena hak-hak keadilannya telah “diperkosa”.

Lhokseumawe-- Polres Lhokseumawe diback-up tim Polda Aceh terus menyelidi kasus keracunan warga Blang Panyang yang diduga akibat gas beracun dari kilang PT Arun. Sedangkan Forum Masyarakat Sipil meminta perusahaan penyedot gas alam cair itu bertanggung jawab atas keracunan tersebut. Sementara para korban keracunan meminta kilang pengolahan gas Arun ditutup.

“Tim dari Satreskrim Polres dibantu tim dari Polda sedang menyelidiki kasus itu. Tim sudah turun langsung ke lokasi kilang pengolahan gas alam cair milik PT Arun untuk memastikan penyebab keracunan warga. Kita juga sudah meminta keterangan sejumlah korban dan pihak terkait lainnya. Sejauh ini, penyelidikan lebih lanjut masih berjalan,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Zulkifli saat dihubungi, Sabtu (25/4) sore.

Delapan kabupaten/kota di Aceh hingga pukul 17.00 WIB, Rabu (22/4), belum mengirim rekapitulasi suara ke KIP Aceh. Padahal, Rabu (22/4) hari ini, KIP menggelar pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu Legislatif 2009.

Lhokseumawe -- Warga Blang Panyang yang menjadi korban keracunan gas beracun yang diduga bersumber dari kilang PT Arun meminta pemerintah pusat segera menutup operasional proyek vital tersebut. Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Zulfikar SH mengatakan, pihaknya bersama kalangan NGO lokal di Lhokseumawe yang peduli terhadap kemanusiaan akan melakukan advokasi terhadap kasus keracunan tersebut. “Dalam kasus ini bukan hanya penilaian para ahli yang dibutuhkan, tapi juga reaksi dari pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut sampai terungkap penyebabnya. Pemda juga harus pro-aktif melakukan penyelidikan, jangan hanya menerima mentah-mentah pernyataan pihak Arun yang membela diri. Hasil penyelidikan harus diumumkan kepada publik secara transparan,” katanya.