lbhaceh.org

Kutacane : Tingkahlaku oknum Tentara Negara Indonesia (TNI) yang diduga dilakukan terhadap dokter Irfan Hamidi sungguh sangat disayangkan, dimana korban direndam dalam kubangan kerbau dan sambil dipukul, (serambi, jum’at 25 Juni 2010). Sebenarnya tugas dan peran fungsi TNI adalah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sesuai dengan UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, bukan untuk melakukan penganiayaan terhadap masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Kutacane, mengecam keras terhadap penganiayaan terhadap dokter yang dilakukan oleh ketiga oknum TNI Kompi  senapan B Batalyon Infanteri 114/SM di Gayo Lues. Selain bertentangan dengan UU TNI itu sendiri juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA. Hak Asasi Manusia pasal  28G ayat 2 yaitu: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derjat martabat manusia…”  dan juga dengan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  pasal 33 ayat 1, yaitu: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derjat dan martabat kemanusiaan”.

Terkait dengan tuntutan masyarakat Desa Blang Lancang dan Desa Rancong.

LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe meminta agar Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina untuk segera mengeluarkan izin pengalihan aset. Pasalnya, perjuangan tuntutan resettlement dari masyarakat Desa Blang Lancang dan Desa Rancong, Lhokseumawe sudah memakan waktu puluhan tahun.

"Meneg BUMN tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda soal itu. Sebab, janji pemukinan kembali (resettlemen) sudah didengungkan sejak tahun 1970-an, namun tak kunjung di realisasi. Sementara PT. Arun yang menguasai tanah warga untuk pertapakan lokasi pabriknya, saat ini hanya menyisakan waktu 4 (empat) tahun lagi untuk memasak isi perut bumi Aceh hingga tahun 2014 nanti," ujar Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Rahmat Hidayat, S.H.