lbhaceh.org

Banda Aceh - Sidang perkara No.56/Pid.B/2011/PN Singkil dengan terdakwa I Jaminudin, terdakwa II H. Sairun dan terdakwa III Rusli Jabat atas peristiwa perusakan dan pembakaran kantor Bupati Aceh Singkil hari ini menjalani sidang putusan. Vonis majelis hakim masing-masing, terdakwa I bebas, terdakwa II di hukum 7 bulan dan terdakwa III di hukum 6 bulan penjara.

"Atas putusan perkara ini, tanggapan kami bahwa di persidangan para terdakwa tidak terbukti bersalah. Fakta persidangan adalah terdakwa dan saksi-saksi masyarakat dari 22 desa yang di periksa mengatakan, bahwa saat di periksa di polisi mereka disuruh menonton video yang entah dari mana asalnya. Jika fakta ini yang di jadikan majelis hakimdi tambah keyakinannya, maka hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena video tidak termasuk sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHAP. Atas putusan ini, kami berencana banding," Ujar Alhamda penasehat hukum terdakwa dari LBH Banda Aceh.

Takengon – Rentenir tidak bisa dibiarkan karena rentenir tak ubahnya seperti lintah darat. Sungguh ironis, daerah yang menerapkan Syari’at Islam, merupakan tempat praktek rentenir yang semakin menjamur, karena dalam hukum Islam praktek rentenir dan semua yang terlibat rentenir diharamkan hukumnya, hal ini dikenal sebagai riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, “jelas Ainul Yaqin, S.H, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Takengon.

Rentenir adalah orang/perusahaan yang menyediakan pinjaman dana dengan waktu pengembalian dan bunga yang ditentukan oleh si penyedia dana pinjaman. Sebenarnya, praktek rentenir ini bukan hanya di Aceh Tengah tapi ada diseluruh Indonesia.

Kehadiran Posko Pemantauan Peradilan dibeberapa daerah tidak terkecuali di Aceh merupakan sebuah langkah positif untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya praktek mafia peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.. Posko ini di prakarsai oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk Aceh Posko ini bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pasal 20 UU No. 22/2004). Wewenang inilah yang menjadi fungsi pokok dari Komisi Yudisial selain dari wewenang mengajukan calon Hakim Agung.

Banda Aceh - LBH Banda Aceh membuka Posko Pemantauan Peradilan Bersih, guna meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan pengadilan,

Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri mengatakan posko Posko yang dibuka atas kerjasama LBH Banda Aceh dan Komisi Yudisial ini didirikan untuk lebih memudahkan masyarakat melayangkan pengaduannya terkait dengan proses peradilan dan kinerja hakim yang dianggap menyimpang

“Adanya peradilan yang bersih dan adil sebagai muara dari jalur keadilan, sehingga rasa keadilan bisa digapai oleh semua orang tanpa pembeda,” ujar Hospinovrizal.

Sebagai dasar hukum Pemilukada Aceh 2011, Qanun yang disetujui DPRA, Selasa (28/6), tanpa mengakomodir jalur perseorangan di dalamnya dikatakan cacat untuk diberlakukan, bahkan akan bernasib sama dengan Qanun Acara/Jinayah. Ada banyak pihak  mengkritik sekalian mengingatkan implikasi hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari yang satu ini. Keberatan ini diawali dari prosedur hingga substansinya. Bermula dari eksistensi, kewenangan hingga sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).