lbhaceh.org

Kuasa hukum Wakil Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, M Effendi Idris SH menegaskan, kliennya hanya ingin mengetahui siapa yang mencemarkan nama baiknya. Sementara LBH menilai, Suaidi Yahya selaku pejabat publik telah melakukan pembungkaman kebebasan berpendapat bagi warga sehingga Wakil Walikota Lhokseumawe itu pantas dilaporkan ke Komnas HAM.

“Suaidi Yahya sama sekali tidak mau seseorang itu dihukum,” sebut Effendi Idris saat ditemui di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Rabu (16/9). Karena itu, kata dia, upaya LBH melaporkan Suaidi Yahya ke Komnas HAM sudah salah arah.

“Mungkin kalau sudah ada pengakuan ataupun dia (Musrifah dan Ihsan, dua warga yang dilaporkan ke polisi—red) mau meminta maaf, maka Suaidi Yahya akan mencabut perkara tersebut. Suaidi Yahya sama sekali tidak mau seseorang itu harus dihukum, tidak ada target ke arah sana. Karena Wakil Walikota hanya mau tahu siapa orangnya dan apa maksudnya, serta ada apa di belakang itu,” kata Effendi Idris.

Effendi Idris menolak penilaian yang menyebutkan Wakil Walikota Suaidi Yahya telah melakukan pelanggaran HAM karena melaporkan warga ke polisi. Kata dia, Suaidi Yahya adalah pejabat negara sehingga sangat tidak pantas bila ada pihak tertentu yang berupaya mencemarkan nama baiknya.

Penyidik Unit Pidana Umum Polres Lhokseumawe menetapkan Musrifah, 30, warga Desa Pusong yang merupakan anggota Sentral Rakyat Independen (SRI) Kota Lhokseumawe dan Ihsan alias si Nek, 29, warga Kandang Lhokseumawe sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Wakil Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya.

Sementara LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe yang memberikan pendampingan hukum untuk Musrifah dan Ihsan mengancam akan melaporkan Suaidi Yahya dan pihak Polres Lhokseumawe ke Komnas HAM jika penyidikan kasus tersebut tidak dihentikan.

“Musrifah dan Ihsan dipanggil menghadap penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Lhokseumawe, besok. Dalam surat panggilan itu, Musrifah dan Ihsan berstatus sebagai tersangka. Keduanya akan memenuhi panggilan tersebut dan akan didampingi oleh 16 pengacara dari LBH Banda Aceh dan LBH Pos Lhokseumawe,” kata Koordinator LBH Pos Lhokseumawe Zulfikar SH didampingi stafnya, Rahmat Hidayat SH kepada Harian Aceh di Lhokseumawe, Selasa (15/9).

Walau ditolak Pemerintah Aceh, DPRA tetap memasukkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah pada Qanun Jinayat yang disahkan bersama empat Qanun Aceh lainnya, Senin (14/9). Sementara di luar gedung DPRA, dua gelombang massa berunjuk rasa menolak dan mendukung pengesahan qanun tersebut.

Dari delapan Fraksi di DPRA, hanya Fraksi Demokrat yang menolak secara implisit dengan tidak memberi pandangan umumnya tentang hukum rajam tersebut. Dalam pandangan yang dibacakan Yusrizal Ibrahim, Fraksi Demokrat hanya meminta agar bunyi pasal 24 yang mengatur soal zina diubah. Demokrat menyarankan agar Qanun Jinayat dapat disesuaikan dengan kondisi Aceh dan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Kemudian Fraksi Demokrat meminta agar sejumlah hukuman (takzir) bagi pelaku tindak pidana disesuaikan dengan kondisi masyarakat. “Pasal 24 ayat (1) diubah menjadi 10 kali cambuk dan denda 100 gram emas murni atau hukuman penjara 10 bulan,” kata Yusrizal.

Terkait Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Langsa LBH Banda Aceh Pos Langsa Desak PEMKO Langsa Segera Lakukan Dialog bersama Pedagang Kaki Lima di Pasar Langsa Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Langsa oleh Satuan polisi Pamong Praja (SatPol-PP) selama ini, yang selalu berakhir ricuh dan terjadi bentrokan dengan para PKL, lebih disebabkan karena belum adanya solusi alternatif yang menguntungkan PKL.Pemerintah Kota Langsa seharusnya mencari solusi, sebelum pelarangan berjualan terhadap |PKL, dimana PKL diberi sarana dan prasarana tempat mereka berjualan secara layak di tempat lain.

Penertiban PKL di Pasar Langsa dengan alasan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota juga tidak boleh mengenyampingkan kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal yang perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Oleh karena nya, penegakan Qanun Kota Langsa Tentang Pedagang Kaki Lima harusnya lebih mengedepankan dialog dalam mencari solusi yang menguntungkan serta tidak merugikan PKL. Hal ini diperlukan untuk menghormati dan memperhatikan kondisi-kondisi lokal yang dapat menjauhkan pemerintah dari rakyatnya. Masyarakat kebanyakan di Kota Langsa pada umumnya mengatasi krisis ekonomi dan bertahan dengan mengembangkan sektor informal seperti PKL yang melakukan kegiatannya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.