lbhaceh.org

Jakarta - Patra Zen menyampaikan pernyataan tentang pengunduran dirinya sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) hari ini.  

"Tepat 23 Juni 2010 lalu, secara resmi, Kami telah menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari Yayasan LBH Indonesia. Selanjutnya, pada 13 Juli 2010, Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan SK No. 059/SK/D.Pembina/YLBHI/VII/2010 yang meminta kesediaan Kami untuk membantu pemilihan caretaker Badan Pengurus yang akan ditunjuk Dewan Pembina. Besok, pada 16 Juli 2010, Bersama-sama Dewan Pembina dan Pengawas, kami akan membicarakan penunjukan caretaker Badan Pengurus."

"Kami berkomitmen untuk membantu sampai pemilihan Ketua Badan Pengurus definitif periode 2010 – 2015, termasuk membantu serah terima pekerjaan dan penyelesaian program dan perjanjian dengan pihak ketiga."

Banda Aceh - Terkait pembongkaran paksa dan penganiayaan yang terjadi saat eksekusi rumah Syahruddin warga Desa Aneuk Laot Kec. Sukakarya Kota Sabang yang dilakukan oleh TNI AL pada Senin 14 Juni 2010 lalu adalah tindakan pidana.

Tanah seluas kurang lebih 3 Ha. yang dikuasai oleh Syahrudin di atasnya berdiri bangunan rumahnya, diklaim TNI AL Sabang adalah tanah mereka dengan status Hak Pengelolaan. Sehingga pada Senin 14 Juni 2010 lalu mereka melakukan penertiban dengan membongkar paksa rumah milik Syahrudin sekaligus terjadi penganiayaan oleh personil TNI AL Sabang. Berdasarkan keterangan korban dan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Sabang, terdapat luka lembam bekas pukulan benda tumpul pada bagian kepala Syahrudin.

Pernyatan sikap
Kondisi HAM Korban Memprihatinkan Akibat Keterlambatan Penyelesaian

Lhoksemawe : Seperti diketahui, sejak Rabu, 23 Juni s/d Kamis  1 Juli 2010, warga eks Desa Blang Lancang dan Rancong yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tergusur (AMaT) sebagai korban penggusuran saat pembangunan PT. Arun masih berunjuk rasa di depan kilang minyak perusahaan tersebut.

Mereka yang hingga kini masih menetap datang dari berbagai penjuru. Misal, dari Desa Semirah (berbatas dengan kab. Bener Meriah), Batee Pila (berbatas dengan kab. Bener Meriah), Samalanga (Bireun), Langsa dan bahkan ada dari Banda Aceh.

Banda Aceh : Meski Aceh sudah damai dari konflik bersenjata, pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan wartawan di Provinsi ini masih belum terbebas dari tindak kekerasan. Hanya saja, kekerasan terjadi di masa damai lebih menjurus kepada kekerasan psikologi, meski masih terjadi juga kekerasan fisik dilakukan oknum-oknum tertentu.

“Pembela HAM termasuk wartawan belum terbebas dari tindak kekerasan. Di masa damai ini berbagai intimidasi masih menghantui,” kata Hospi Novizalsabri, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh  dalam diskusi ‘Perlindungan Pembela HAM untuk Menjamin Pembelaan HAM di Indonesia’ di Hotel Grand Nangroe, Banda Aceh, Selasa (26/6).

Tapaktuan : LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan bekerjasama dengan LSM Yayasan Mata Air (YAMA) dan KAuM (Kajian dan Advokasi Hukum) mengadakan seminar tentang pertambangan yang bertajuk “Kebijakan Politik dan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan atas Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan”. Kegiatan seminar yang bertempat di kantor LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan ini dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari unsur pemerintahan, aparat penegak hokum, masyarakat, LSM dan wartawan. Materi seminar di isi oleh Kasat Intelkam Polres Aceh Selatan, Rusman Sinaga, S.Sos, Kadis Pertambangan dan Energi, Asrul Hadi, S.Hut dan Direktur Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) M. Nasir, SH sementara Ketua DPRK Aceh Selatan yang diundang sebagai narasumber tidak datang tanpa alasan yang jelas.