lbhaceh.org

Pada hari ini Rabu, 20 September 2006, kami yang tergabung dalam Tim Badan Advokasi Kasus Korupsi di Aceh Selatan yang meliputi Lembaga Badan Pekerja Jaringan Akar Rumput Anti Korupsi ( JARAK) Aceh Selatan, GeRAK Aceh, LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, SPKP-HAM, Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Selatan dengan sepenuh hati, kami rakyat dan gerakan Civil Society  di Aceh Selatan mendorong serta memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan, menyelidiki sekaligus menuntaskan kasus-kasus berindikasi Korupsi di Aceh Selatan dengan ini menyatakan sikap;  

Setelah beberapa kali menghadiri persidangan dalam kasus tidak pidana pengrusakan jalan oleh Petani Reuleut -sebagaimana yang diadukan oleh pihak UNIMAL -kemaren berakhir dengan kemenangan dipihak rakyat (Petani Reuleut).  Hakim Pengadilan Lhokseumawe dalam kasus pidana ini dengan tegas dan meyakinkan  memvonis bebas 47 Petani Reuleut dari segala tuntutan pada sidang terakhir hari senin (8/01/07). Vonis ini semakin mengukuhkan hak warga reuleut atas tanah mereka yang diklaim milik pihak UNIMAL. Pasal pidana 170 ayat 1 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP jo-55 ayat 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak terbukti karena Petani Reuleut memagari ditanahnya sendiri dan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penyerobotan yang dilakukan UNIMAL atas tanah mereka.

LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe yang selalu memonitoring setiap jalan persidangan menilai vonis bebas ini adalah wajar dan patut. Sebenarnya pihak UNIMAL tidak perlu mengadukan kasus pemagaran ini kepengadilan karena aksi pemagaran yang dilakukan Petani Reuleut adalah bentuk protes atas tidak ada ganti rugi tanah mereka. Sebagai sebuah institusi pendidikan seharusnya ada itikad baik dari pihak UNIMAL untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut yang telah berlarut-larut sekian tahun lamanya.
  

Terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini, sudah 5 bulan kasus pidana pemegaran jalan masuk kampus Universitas MalikulSaleh oleh warga Reuleuet Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Saat ini proses ligitasi kasus tersebut telah sampai pada tahapan tuntutan dan pembelaan. Dari catatan dan monitoring Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Banda Aceh Pos Lhokseumawe terhadap kasus ini tercatat bahwa banyak kejanggalan – kejanggalan hukum yang terjadi.

Pembebasan tanah Releuet
Dasar dari kasus ini sebenarnya adalah diawali oleh pembebabasan tanah masyarakat desa reuleut Timur, Reuleuet Barat, cot Keumuneng dan Paya Gaboh untuk pendirian kampus Universitas Malikulsaleh pada. Dalam proses pembebasan tanah ini berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan, banyak mengalami kejanggalan. Dalam suatu pembebasan tanah maka terlebih dahulu harus dilakukan proses musyawarah dan dibentuknya panitia pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah ini telah dilakukan pada atahun 1982-1983 sebesar Rp.40,-. Dan harga ini dikatakan bukan biaya ganti rugi tetapi uang imbalan. Pembebasan tanah ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah  Tk.II Aceh Utara Nomor 593.83/550/1981 tanggal 12 Mei 1981. Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2002 Universitas Malikulsaleh kembali mengadakan proses musyawarah dengan warga desa Reuleut untuk melakukan pembebasan tanah , dimana tercapai kesepakatan harga ganti rugi tanah petani desa Reuleut sebesar Rp.10.000,-/m2 .

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah Hak Asasi Manusia yang pemenuhan terhadap hak – hak tersebut harus dijaga dan di penuhi oleh negara. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.Dalam tatanan dunia Internasional,  hak – hak Ekonomi Sosial dan Budaya diakui oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa dan dituangkan dalam satu Konvenan mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
 
Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam Hak – Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan yang memadai dan hak atas perumahan yang baik bagi kemanusiaan. Kesemua itu merupakan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang masih sangat umum, selain hak – hak diatas terdapat juga hak – hak ekonomi sosial dan budaya yang lain yang lebih khusus seperti hak atas penguasaan tanah baik secara pribadi dan kolektif ( hak atas tanah ulayat ), hak penguasaan atas tanah ini juga diakui oleh komunitas masyarakat internasional yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yaitu dalam artikel 17 ayat (1) dan (2) dimana setiap orang berhak atas memiliki harta benda baik secara sendiri–sendiri maupun bersama–sama dan tidak seorang pun boleh dirampas harta bendanya secara sewenang–wenang.