lbhaceh.org

LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe dan FKMS Protes Keras Terhadap Perlakuan Kedua Pasien

Lhokseumawe - Terkait dua pasien asal Aceh Utara dan Lhokseumawe yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) dengan menggunakan becak barang, Rabu (29/9)M. Jakfar (51), warga Pulo Blang, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara dan peserta Jaminan Keseharan Kesehatan (JKA), Darnisah (34), warga Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe dan FKMS menyampaikan protes keras kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Cut Mutia (RSUCM). Pasalnya, mereka diperlakukan tidak secara manusiawi, melainkan sudah diperlakukan dan dipersamakan dengan barang.

Meulaboh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Aceh Barat yang berencana mengusulkan Dana Pensiun Anggota DPRK Aceh Barat. Usulan itu direncanakan akan dibuat dalam sebuah Peraturan Daerah atau Qanun Kab. Aceh Barat dengan persetujuan bersama Pemkab Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat. LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, mengangap Usulan Kebijakan ini mencederai rasa keadilan di masyarakat Kab. Aceh Barat, khususnya hak atas perumahan bagi korban Tsunami yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Pemkab Aceh Barat.

"Usulan PEMKAB Aceh Barat yang akan memplotkan Dana Pensiun Anggota DPRK sangat disesalkan, sehingga terkesan Bupati Kab. Aceh Barat hanya pro-pejabat, padahal sebagaimana kita ketahui Bupati dipilih oleh rakyat. Kita menganggap kisaran dana yang akan diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Barat sebesar Rp 1-3 miliar, akan sangat bermanfaat apabila di plotkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat korban tsunami Aceh barat yang sampai saat ini belum mendapatkan rumah serta program-program kemasyarakatan lainnya di Aceh Barat," ujar Chairul Azmi, SH, selaku koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh.

Kutacane - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Kutacane sangat menyayangkan atas lamban dan mengambangnya proses penanganan beberapa kasus public yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (kejari) Kutacane, diduga telah terjadi konspirasi tingkat tinggi, untuk ditenggelamkan kasus-kasus dugaan korupsi dari permukaan public Aceh Tenggara (agara), karena dugaan konspirasi tingkat tinggi ini terjadi, setelah pemkab agara memberikan dana hibah sebanyak Rp. 650 juta ke kejari kutacane.

"Sistem kerja kejari kutacane tidak profesional dan proporsional dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, sehingga  tidak sesuai dengan spirit reformasi yang sedang berlangsung, dimana penegakkan supremasi hukum yang tidak pandang bulu, mulai dari hulu sampai ke hilir, namun hal tersebut berbeda dengan kejari kutacane yang dalam penangananan kasus-kasus dugaan korupsi diduga tebang pilih," ujar Zulfa Zainuddin, S.HI, koordinator LBH Banda Aceh Pos Kutacane.

Meulaboh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh mempertanyakan kejelasan perkembangan perkara terkait kasus penembakan warga Desa Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, oleh dua oknum anggota Satuan Brimob dari Kompi IV Kuala – Kepolisian NAD. Pasalnya sejak kasus penembakan yang terjadi pada april lalu sampai dengan sekarang, tidak ada kejelasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) NAD kepada publik, sehingga terkesan jalan ditempat.

Terkait penyerangan dan Pengeroyokan di Kantor LBH
Lhokseumawe - "Terkait upaya damai yang sedang di gagas oleh sebelah pihak atas kasus pidana penyerangan dan penganiayaan anggota forum diskusi bersama LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Kami menilai upaya tersebut penuh dengan keanehan dan terkesan terlalu dipaksakan," ujar Rahmat Hidayat, SH, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe.

Ada beberapa hal yang membuat damai tersebut terlihat aneh dan terkesan terlalu dipaksakan.