lbhaceh.org

No       : 020/SK/LBH BNA POS MBO/X/2010
Lamp   : 1 (Satu) Berkas
Hal       : PROTES (Mendesak Tanggung Jawab Penuh Perusahaan dan POLDA Aceh).

Kepada Yth;
1.  Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Aceh
2.  Presiden Direktur PT. Astra Agro Lestari Tbk
Di
Tempat

Dengan hormat,

Takengon – Transparansi yang sering di kampanyekan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan rupanya belum menyentuh sampai ke BPN Aceh Tengah.

Transparansi disini adalah berkaitan dengan persoalan sengketa tanah Belang Bebangka yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Aceh dengan sertifikat status Hak Pakai No. 1 Belang Bebangka yang dikeluarkan pada tahun 1982 oleh BPN Aceh Tengah.

"Realita di lapangan bahwasanya dalam tanah Belang Bebangka tersebut banyak menyimpan persoalan. Salah satunya yakni tanah milik keluarga besar Alm. Ducak yang sampai sekarang masuk dalam peta sertifikat Hak Pakai No. 1. Berdasarkan pengakuan keluarga besar Alm. Ducak, bahwasanya tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Aceh berdasarkan peralihan dari Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan Badan Pengawasan dan Penyelengaraan Projek-Projek Industri yang melakukan pembebasan lahan pada tahun 1962, yang rencana awalnya di pergunakan untuk lokasi Proyek Kertas Takengon. Namun, keluarga besar Alm. Ducak pada saat itu keberatan atas rencana Departemen tersebut, sehingga pada tahun 1965 pihak Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan Badan Pengawasan dan Penyelengaraan Projek-Projek Industri membatalkan pembelian terhadap tanah milik keluarga besar Alm. Ducak melalui surat yang bernomor 715-ut/C3/65 yang sampai sekarang masih di pegang oleh pihak keluarga," ujar Moch. Ainul Yaqin, S.HI, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Takengon.

Terkait DPO-kan Manejer PT Runding oleh Polisi
Tapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian Polres Aceh Singkil atas ketegasannya dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Polisi DPO-kan Manejer PT Runding. Ketegasan ini merupakan salah satu wujud penegakan hukum yang tidak pandang bulu (Equlity befor the Law).

Atas ketegasan ini semoga menjadi tindakan preventif bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini “nakal” dengan secara diam-diam telah merambah kawasan hutan. Tidak hanya itu, berdasarkan investigasi kami, selama ini kehadiran perusahaan perkebunan telah banyak menuai masalah baik perambahan hutan, sengketa lahan dengan masyarakat maupun kerusakan lingkungan.

Nomor    :    / SK/ LBH BNA/ X/ 2010                            
Lampiran :  -
Perihal    : Desakan Penyelesaian Kasus Penembakan Beny Irzal Oleh Resmob Polda Sumbar

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Di-
Padang

LBH Kecam Aksi Premanisme dan Desak Walikota Subulussalam agar Arif dalam Melihat Masalah
Tapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap aktivis Kota Sebulussalam Zulyadin yang juga sebagai ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS). Penganiayaan terhadap korban ini merupakan sebuah contoh nyata orang-orang yang tidak taat hukum. “Jika memang korban dianggap telah melakukan penghinaan terhadap Walikota Subulussalam tentunya mereka dapat melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum, bukan dengan main hakim sendiri (eigenrichting)” ujar Zul Azmi, staff LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan