lbhaceh.org

Pada hari Kamis, 12 Februari 2009, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Balai IPTEKnet-BPPT) menandatangani nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) tentang dukungan sistem teknologi informasi bagi peningkatan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan marjinal di Indonesia.  Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M. Zen dan Dr. Ir. Hammam Riza, MSc., Kepala Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Balai IPTEKnet – BPPT).

Persidangan kasus Penggelapan Buku Bantuan dengan terdakwa Habibi (Directur ASHO) sudah sampai pada tahapan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan JPU rencananya akan dibacakan pada persidangan pada hari khamis (19/02). Habibi didakwakan telah melakukan penggelapan buku bantuan untuk  RSUZA sebanyak 103 judul buku yang dihibahkan oleh Project Hope (PH) USA. Menurut Habibie, ASHO tidak mau mendistribusikan buku bantuan tersebut kepada RSUZA karena dalam MoU atau perjanjian lainnya tidak disebutkan kalau buku tersebut harus diberikan kepada RSUZA.

Agenda Sidang Pemeriksaan saksi
Sidang perkara perusakan kaca jendela kantor Kajati NAD kembali  digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (11/2). Sidang yang dimulai pada pukul 10.30 wib juga dipadati pengunjung sebagaimana sidang-sidang sebelumnya. Pada sidang yang keenam ini, JPU menghadirkan 5 orang saksi yaitu 3 orang dari kejaksaan dan 2 orang dari kepolisian. Dalam persidangan tersebut, Hendra Budian (Ketua AJMI) yang didakwakan telah melakukan perusakan tersebut didampingi oleh A. Patra, M, Zein, S.H, LL.M, Afridal Darmi, S.H, LL.M, Ratna Dewi, S.H, dan Syahminan Zakaria, SHI yang tergabung dalam Tim Advokasi Hendra Budian dari LBH Banda Aceh.

Salah satu kesimpulan  dalam hasil Eksaminasi Publik terhadap perkara Nomor 132 dan 133/PID.B/2007/PN.LGS adalah bahwa hendaknya aparatur penegak hukum dalam melihat kasus penyebaran surat selebaran FORJERAT yang dilakukan oleh para aktivis/pekerja hukum seharusnya secara utuh (tidak parsial) dengan memperhatikan pula aspek-aspek yang lebih luas daripada sekedar sudut pandang legal-positivistik (vide: hal 33). Pada bagian lain dalam hasil eksaminasi publik tersebut juga bahwa seiring dengan perubahan era maka pandangan atau cara berhukum yang bersifat legisme atau positivisme seharusnya mulai ditinggalkan untuk diganti dengan pandangan atau cara berhukum yang baru yang salahsatunya disebut sebagai hukum progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.).