Pemerintah Siap Amankan Pemilu 2009 di NAD

Written by Hukum Online.com

Beberapa anggota Komisi I mengkhawatirkan terganggunya pemilu 2009 di NAD. Namun, Menhan dan Panglima TNI siap mengantisipasi kejadian terburuk.

Keamanan dan ketertiban ternyata masih menjadi isu krusial di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terlebih lagi, masa-masa menjelang Pemilu 2009 yang tinggal 45 hari lagi. Seperti daerah-daerah lainnya, di NAD juga mulai terlihat geliat kesibukan menyambut pemilu. Bedanya, NAD memiliki kondisi khusus yakni keberadaan enam partai lokal yang terdiri dari Partai Aceh, Partai Aman Aceh Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Senin (23/2), pada kesempatan Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan (Menhan), Anggota Komisi I Andreas H Pareira menyoroti banyaknya intimidasi baik terhadap partai nasional maupun partai lokal dari sekelompok masyarakat di NAD. Bahkan, intimidasi tersebut terjadi dalam bentuk kekerasan terhadap calon legislatif dan fungsionaris partai. “Ditakutkan kasus-kasus seperti ini akan mempengaruhi jalannya pemilu,” ujar Andreas.

Makanya, Andreas mempertanyakan kepada Menhan dan Panglima TNI terkait pengamanan jalannya Pemilu 2009 di NAD. “Apakah ada antisipasi khusus dalam rangka mengawal perjalanan dari mulai persiapan sampai dimulainya pemilu dari Menhan atau TNI?” tanyanya.

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi I Al Muzammil Yusuf. Menurutnya, intimidasi yang terjadi di NAD sudah semakin parah. Bentuknya beragam mulai dari pembakaran atau penghilangan atribut partai, pembunuhan terhadap fungsionaris partai lokal, sampai intimidasi terjadinya Aceh merdeka. “Agar semua initimidasi ini berangsur menurun, apa yang akan dilakukan TNI dan Menhan selaku institusi yang menangani keamanan di nusantara,” Muzammil ikut bertanya.

Menhan Juwono Sudarsono mengatakan siap mengawal perjalanan Pemilu 2009. Menurut Juwono, semua institusi baik di daerah maupun pusat memiliki peranan yang sama-sama penting dalam mengawal pemilu. “Karena sekarang TNI bertugas memainkan peranan yang terukur, mendukung aparat sipil di lapangan, maka yang menjadi penjuru utama di sana adalah pemerintah di sana, yaitu pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menjelaskan penyelesaian yang baik bukan dari kebijakan saja, tapi juga dari penengakan di lapangan. Artinya, peran TNI dan kepala staf angkatan sangat diperlukan demi tercapainya tertib sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan NAD. “Agar supaya teman-teman yang masih marah-marah, masih beretorika merdeka separatisme itu tidak serta merta mengambil langkah itu. Firm (tegas, red.) tapi persuasif dan persuasif tapi firm,” ujarnya.

Anggota Komisi I Afifuddin Thaib mengatakan perlunya kesamaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Afifuddin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat perlu ada perbiakan. “Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Menhan, kalau hulunya keliru maka hilirnya jadi keliru, artinya perlu ada evaluasi undang-undangnya atau kebijakan tentang Memorandum of Understanding Aceh di Helsinki,” ujar Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.

Karakter khusus NAD
Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan TNI telah memprediksi ancaman Pemilu 2009 di NAD akan menghangat. Ini terjadi, lanjut Djoko, karena NAD memiliki karakter daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Karakter dimaksud adalah adanya sejarah gerakan separatis yang bisa memicu timbulnya konflik. “Suhu politik di Aceh diperkirakan akan terus menghangat seiring proses penyelenggaraan pemilu nanti,” ramalnya.

Politik memanas tentunya akan berujung pada konflik ini, baik itu di internal parpol, antar parpol, atau parpol dengan Komisi Pemilihan Umum setempat. Bukan hanya itu, menurut Djoko, ancaman pemilu juga bisa tergambar dari meningkatnya angka kriminalitas, dan aksi terorisme. “Secara langsung atau tidak langsung akan dapat menggangu stabilitas keamanan di Aceh,” ujarnya.

Dari sekian bentuk ancaman, Djoko mengatakan konflik horizontal antar parpol cukup terbuka lebar. Bahkan, dikhawatirkan hal ini dapat menjerumus ke arah kerusuhan massal, sampai separatis. Untuk mengantisipasi itu semua, Djoko menyatakan TNI siap mengawal perjalanan pemilu 2009.

Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah kordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian setempat. “Antisipasi ini dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan terkait perbantuan kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.

Kolom Komentar

Berikan Komentar

Cari