Kekerasan dalam Pemilu Termasuk Pelanggaran HAM

Written by The Globe Journal

Banda Aceh - Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian yang dimulai pada Agustus 2005.

Karenanya elemen sipil Aceh yang tergabung dalam Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh yang beranggotakan KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, ACSTF, LINA, Beujroh, Katahati Institute, Aceh Institute, GeRAK Aceh, AJMI, FAA, Radio Komunitas Suara Perempuan, People Crisis Center (PCC), SPKP HAM Aceh, KKP Aceh, Care Aceh menilai, Pemilu 2009 yang jujur, adil dan damai di Aceh akan menimbulkan gairah demokarsi tersendiri bagi masyarakat yang berdampak pada kemajuan tatanan politik di Indonesia guna semakin mempererat ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. “Gairah demokrasi baru tersebut adalah dengan ikutnya partai politik lokal di Aceh sebagai kontestan dalam Pemilu 2009,” ungkap Jurubicara Masyarakat Sipil Aceh, Asiah Uzia kepada jurnalis, Selasa (3/3).

Menurut Asiah, keikutsertaan partai nasional dan partai lokal dalam Pemilu 2009 di satu sisi harus dimaknai sebagai agenda strategis transformasi politik Aceh dari konflik bersenjata menjadi kompetisi politik secara demokratis. “Namun di sisi lain merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap gesekan-gesekan kepentingan, ideologi dan cita-cita yang kerap merapuhkan rasa saling percaya antar entitas politik lokal dan nasional. Selain itu, banyaknya kontestan Pemilu di Aceh telah menciptakan tantangan yang semakin besar bagi pemerintah dan komunitas Aceh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik bagi semua warga tanpa diskriminatif,” sebut Asiah.

Asiah menambahkan, gesekan multi kepentingan antar kontestan peserta Pemilu dikhawatirkan menjadi celah baru menguatnya kembali konflik kekerasan di Aceh yang sangat mungkin untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh aktor-kator lain yang pesimis terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh.
“Intimidasi, kekerasan dan intervensi untuk memenangkan atau menghambat partisipasi orang untuk dipilih dan memilih baik yang dilakukan oleh organisasi masa, partai politik maupun aparat keamanan merupakan pelanggaran terhadap hak politik setiap warga negara. Hak politik diwujudkan dalam bentuk hak warga negara untuk turut serta memilih atau dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan publik, baik di pemerintah atau eksekutif maupun badan perwakilan rakyat (legislatif) . Hak politik juga berarti keikut-sertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik secara sadar dan sukarela,” ujar Asiah mewakili puluhan lembaga sipil Aceh.

Asiah menambahkan, dalam konteks Aceh jaminan terwujudnya hak-hak politik harus dijamin oleh negara yang menuntut adanya netralitas aparat keamanan dalam mengawal dan mengamankan Pemilu secara proporsional dan profesional. “Kedewasaan para kontestan Pemilu dan rakyat pemilih untuk mendukung pelaksanaan Pemilu secara damai dan demokratis juga harus dikedepankan. Implementasi hak-hak politik akan terganggu apabila ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan pemaksaan untuk memilih salah satu partai, atau memaksa masyarakat untuk tidak memilih salah salah satu partai, baik yang dilakukan oleh kontestan Pemilu, aparat keamanan, pemerintah sipil maupun oleh organisasi masyarakat lainnya,” jelasnya.

Kolom Komentar

Berikan Komentar

Cari